LIMBAH BERBAHAYA

Tiga pendeketan utama untuk mendefinisikan limbah berbahaya yaitu (1) sebuah diskripsi kualitatif pada asalnya, tipe, dan pendukungnya, (2) klasifikasi dengan dasar karaktristik terutama bedasarkanprosedurtes, dan (3) dengan cara konsentrasi zat-zat spesifik yang berbahaya. Limbah digolongkan menurut tipe umum, misalnya”spent halogenated solvents” atau pelarut terhalogenasi atau oleh sumber-sumber industry misalnya “pickingliquor from steel manufacturing”atau mendapat cairan dari industry manufaktur baja.

SUBSECTOR FINANCING

JPMorgan Chase was also the top banker over the past three years of three spotlight oil and gas subsectors: Arctic oil and gas, ultra-deepwater oil and gas, and LNG. Our research shows an uptick in overall bank financing for Arctic oil and gas last year, which is worrisome considering the Trump regime’s attempts to open up the Arctic Refuge for drilling, as described on page 38. JPMorgan Chase is the biggest banker of Arctic oil and gas by a long shot, followed by Deutsche Bank and SMBC Group.

FOSSIL FUEL FINANCE REPORT CARD 2019

In October 2018, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a sobering report on the devastating impacts our world will face with 1.5° Celsius of warming — let alone 2°C — while setting out the emissions trajectory the nations of the world need to take if we are to have any shot at keeping to that 1.5°C limit. This 10th edition of the annual fossil fuel finance report card, greatly expanded in scope, reveals the paths banks have taken in the past three years since the Paris Agreement was adopted, and finds that overall bank financing continues to be aligned with climate disaster.

BIG BANKS STOKE THE FLAMES OF THE CLIMATE CRISIS

A “collective scream sieved through the stern, strained language of bureaucratese,” was the New Yorker’s apt description of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) special report on the impacts of heating the globe by 1.5° Celsius. The “nightmarish tale” that emerges from the 2018 report involves a double whammy: the impacts of 1.5°C will be much worse than previously predicted, and to have a reasonable chance of staying under 1.5°C we need to start immediately an unprecedented global effort to reshape our economic priorities so that we can rapidly bend down the emissions curve.

BANKS MUST RAPIDLY TRANSITION FROM DIRTY TO CLEAN ENERGY

This report does not assess bank financing of clean energy. While we recognize the huge importance of ramping up finance for clean technologies and appreciate that many banks have set targets for funding these sectors, the climate crisis demands not just that banks seize the many opportunities for profit in the clean energy revolution, but also that they be prepared to fundamentally redraw their business models away from financing dirty energy. These banks’ clean financing is in any case swamped by the volumes they funnel into fossil fuels.

CARBON FOOTPRINT: THE HIDDEN RISKS OF FINANCED EMISSIONS

Large banks are driving climate change by pumping billions of dollars into carbon-intensive extreme fossil fuels and tropical deforestation, with significant hidden environmental, social and governance (ESG) risks. While banks report their operational emissions, emissions resulting from their financing activities can be 100x larger1 and are typically undisclosed. Climate change can have enormous financial implications, as recognized in the Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) published in June 2017. “Responsible Investment” indexes such as the MSCI ACWI Low Carbon Target Index deceptively classify banks as “low-carbon” even as they heavily finance dangerous new carbon emissions (see below). The Paris Climate Agreement goal of keeping temperature rise to 1.5˚C won’t be achievable if banks and investors continue to fund and facilitate the burning and destruction of high-carbon assets. It’s time for banks to fully disclose the carbon footprint of their financing, decarbonize their portfolios, and accelerate the transition towards a sustainable low-carbon future (see Recommendations in the back).

FULL TEXT: CLICK HERE

GAMBARAN UMUM SEKTOR KELAPA SAWIT INDONESIA

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi kecepatan yang sangat tinggi, dan telah menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius: sejumlah hutan yang bernilai tinggi dikonversi menjadi perkebunan; habitat satwa yang dilindungi terancam punah, emisi gas rumah kaca yang signifikan disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut, dan banyak masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka dan yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

SOLUSI UNTUK PEPSICO SEBAGAI PELANGGAN MINYAK KELAPA SAWIT INDOFOOD

            PepsiCo memiliki peran yang sangat penting untuk merubah Indofood. Selaku Mitra Bisnis Indofood dan produsen tunggal. PepsiCo di Indonesia, PepsiCo berposisi khusus untuk memastikan Indofood menjadi perusahaan minyak sawit yang bertanggung jawab. PepsiCo harus meminta Indofood untuk segera melakukan investigasi dan memperbaiki pelanggaran hak-hak buruh yang diuraikan dalam laporan ini, menyelesaikan kasus-kasus Minyak Sawit yang Bermasalah lainnya yang masih belum terselesaikan, serta menerapkan dan melaksanakan kebijakan minyak sawit bertanggung jawab yang mewajibkan produksi dan pengadaan minyak sawit yang sepenuhnya dapat terlacak, dikembangkan secara legal dan terverifikasi sebagai tidak berkaitan dengan pelanggaran hak buruh, deforestasi, ekspansi pada lahan gambut yang kaya karbon pada kedalaman apapun, juga pelanggaran HAM. Membiarkan Indofood tanpa perubahan berarti mempertaruhkan reputasi PepsiCo dan merupakan bentuk kegagalan PepsiCo dalam memenuhi prinsip-prinsip kebijakan minyak sawitnya yang baru. Pada tingkat yang lebih umum, PepsiCo harus menerapkan tenggat waktu yang ambisius untuk memastikan pihak ketiganya terverifikasi mematuhi kebijakannya untuk semua minyak sawit yang digunakan dalam semua produk. dan mereknya, termasuk barang-barang yang diproduksi oleh Indofood dan mitra usaha patungan lainnya. Saat ini raksasa makanan ringan tersebut hanya memiliki niat untuk mendapatkan minyak sawit yang 100% bersertifikat RSPO pada tahun 2020.

APA YANG HARUS DILAKUKAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Perusahaan perkebunan kelapa sawit Indofood merupakan anggota dari sistem sertifikasi industri Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sebagai anggota RSPO, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (Lonsum) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (Salim Ivomas) diwajibkan untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO, termasuk beberapa prinsip yang mengatur tentang hak-hak buruh. Berdasarkan temuan-temuan dalam laporan ini, Lonsum milik Indofood setidaknya melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip RSPO berikut ini:

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH SAWIT INDONESIA

Pemilihan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru dan penunjukan kabinet baru pada tahun 2014 merupakan peluang untuk dilakukannya peninjauan terhadap kebijakan nasional yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, UU Ketenagakerjaan dan penegakannya saat ini tidak cukup untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit yang memiliki risiko tersendiri dan lebih tinggi karena kondisi mereka yang terisolasi secara geografis. Sifat dasar pekerjaan di perkebunan kelapa sawit sangatlah berbeda dari sektor industri dan oleh sebab itu perlu diatur melalui serangkaian peraturan yang khusus. Pemerintah Republik Indonesia harus menetapkan undangundang ketenagakerjaan khusus untuk melindungi buruh perkebunan kelapa sawit.

REKOMENDASI UNTUK INDOFOOD DALAM MENGATASI KONFLIK SAWIT INDONESIA

Temuan-temuan dalam investigasi yang dilakukan di dua perkebunan Indofood ini mengindikasikan kegagalan pendekatan Indofood dalam memproduksi minyak sawit bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak-hak buruh dan praktik-praktik Minyak Sawit yang Bermasalah lainnya. Untuk menunjukkan komitmennya dalam menghentikan eksploitasi buruh dan menjunjung tinggi hak-hak buruh, Indofood harus menyelaraskan kebijakannya terkait ketenagakerjaan dan rencana pelaksanaannya dengan ketentuan yang tertuang dalam Prinsip-prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Buruh yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit (Prinsip Buruh yang Adil), dan segera melakukan investigasi dan perbaikan terhadap pelanggaran hak-hak buruh sebagaimana yang diuraikan dalam laporan ini.

PROSES BIOAKUMULASI

            Persistensi suatu zat kimia di lingkungan bukan hanya salah satu faktor penyumbang masalah pada toksikologi lingkungan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya zat kimia tidak akan memberikan efek yang merugikan bagi organisme jika dia tidak terabsorpsi dan kontak dengan reseptor kerjanya. Sifat-sifat fisiko-kimia yang berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi dan eliminasi xenobiotika di dalam tubuh organisme telah juga diuraikan panjang lebar. Salah satu konsekuensi dari pelepasan dan penyebaran substansi pencemar di lingkungan adalah penangkapan (uptake) dan penimbunan (accumulation) oleh makhluk hidup mengikuti alur rantai makanan (food chain). Penangkapan (penyerapan) substansi pencemar sebagian besar melalui proses difusi pasif, dimana lipofilitas zat kimia memegang peranan penting pada proses ini. Pengambilan dan “retensi” pencemar oleh makhluk hidup mengakibatkan peningkatan konsentrasi “penumpukan” yang pada dapat memiliki pengaruh yang merugikan. Retensi suatu pencemar bergantung pada waktu paruh biologis substansi pencemar. Jika suatu substansi pencemar memiliki waktu paruh yang relatif lama, maka mereka akan tertahan atau menunjukkan daya tahan yang relatif tinggi terhadap penghancuran “degradasi” atau eliminasi oleh organisme tersebut, penangkapan “uptake” substansi pencemar secara terus menerus akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi substansi pencemar dalam tubuh organisme tersebut.

KLASIFIKASI PESTISIDA DAN POLA PENGGUNAAN

Bahan kimia pestisida pertama kali diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan penggunaan utamanya, seperti insektisida “pembasmi serangga”, fungisida “pembasmi jamur”, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi di atas, berbagai senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungan bahan kimianya.

Insektisida, secara luas terdapat empat kelompok besar insektisida yaitu: organoklirin, organofosfat, karbamat, dan senyawa sintetik botani dan derivatnya. Kelompok insektisida organoklorin “hidrokarbon terklorinasi” yang merupakan racun terhadap susunan syaraf “neorotoksik” yang merangsang sistem syaraf baik pada serangga maupun pada mamalia, yang menyebabkan tremor dan kejang-kejang.

POLUSI UDARA DAN KESEHATAN

Meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor sebagai faktor penyebab peningkatan pencemaran udara, namun disamping itu dapat dijamin bahwa setiap individu mendapatkan udara “14 kilogram” udara bersih yang diperlukan setiap hari untuk bernafas. Sudah diakui secara luas bahwa polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sumber terbesar dari masalah polusi udara yang berbahaya adalah asap rokok. Disamping itu polusi udara di dalam rumah sering kali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara.

SULFUR DIOKSIDA DAN HUJAN ASAM

            Secara alamia gas-gas karbon, sulfur dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat-zat lainnya dalam tanaman dan hewan. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber pelepasan baru gas-gas tersebut ke udara, sehingga terjadi penambahan sulfur dan nitrogen afmosfer yang cukup berarti. Presipitasi gas-gas sulfur dan nitrogen memberikan pengaruh toksisitas yang buruk terhadap ekosistem alamiah, khususnya di daerah Eropa Barat dan Timur.

PENGANTAR TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

Sejak manusia pertama kali berkumpul di desa dan memanfaatkan api merupakan awal terjadi penurunan kualitas lingkungan oleh manusia, masalah semakin serius akibat dari dampak pertambahan pupulasi secara eksponential dan meningkatnya industrialisasi masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan mungkin melalui perubahan-perubahan kimiawi, fisika, dan biologis dalam lingkungan melalui modifikasi atau perancuan terhadap sifat fisik dan prilaku biologis udara, air, tanah, makanan, dan limbah, karena dipengaruhi oleh pertanian, industri dan kegiatan sosial manusia. Secara nyata bahwa kegiatan manusia akan terus berlanjut memerlukan jumlah bahan bakar yang bertambah, bahan kimia industri, pupuk, pestisida, dan produk lainnya yang tidak terhitung; serta industri akan terus berlanjut menghasilkan produk limbah. Limbah gas akan sangat cepat terdistribusi menuju udara (atmosfer) selanjutnya akan terlarutkan oleh bintik-bintik air dan terbawa kembali ke bumi bersama hujan.

EMISSIONS GAP REPORT 2018

The world is at last beginning to tackle its fossil fuel addiction. Coal is no longer competitive, and wind farms and solar installations are gathering pace – in Australia, northern Europe, China, India and elsewhere. Electric mobility and ride sharing are redefining transport, especially in cities tired of breathing dirty air. Huge strides in energy efficiency are being made.

The problem, as the science here is telling us, is that we’re not making the change nearly as quickly as we need to. This is of course not new – it’s an almost carbon copy of what we were told last year, and the years before that. But what we do have is yet more compelling science, and something that adds to that provided by the 1.5 degree report recently released by the Intergovernmental Panel on Climate Change.

ADAPTASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan telah banyak dilaporkan. Sebagai contoh di Kalimantan Barat, pada tahun 2006 telah terjadi krisis pangan di dua desa di Kecamatan Tanjung Lokang. Hal tersebut diduga terjadi karena produksi pertanian menurun bahkan megalami gagal panen akibat kemarau panjang. Di laporkan pula bahwa di Kalimantan Barat telah terjadi gagal panen di pertengahan tahun 2010 akibat cuaca yang selalu berubah-ubah tak menentu, sehingga produksi beras menurun hingga 70% dari produksi sebelumnya. Akibatnya, petani lebih berfokus untuk memperbaiki produksi getah pohon karetnya guna menutup biaya beli beras. Sebagai akibat dari bencana banjir di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimanta Barat tersebut, ratusan ribu orang kehilangan harta bendanya—yang berarti angka kemiskinanakan semakin meningkat (http://www.jeratpapua.org/2014/05/13/banjir-dan-perubahaniklim- di-papua/).

MENGENAL PESTISIDA

Pestisida sangat banyak digunakan secara global dalam produksi makanan, serat dan kayu, dalam pengelolaan tanah masyarakat, dan dalam pengendalian serangga-serangga pembawa penyakit dan hama-hama rumah tangga dan kebun. Masyarakat belekangan ini semakin tergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia dalam pengendalian serangga yang tidak dikehendaki, gulma, jamur dan binatang penggangu lainnya. Penggunaan pestisida yang tidak rasional telah terbukti ikut menimbulkan masalah terhadap ekosistem.

AGRICULTURAL SOLUTIONS TO CLIMATE CHANGE

            There are many strategies that farmers, businesses, and consumers can adopt to reduce greenhouse gases related to agriculture. First, farmers can replace fossil fuels such as gasoline and diesel with biofuels such as ethanol or biodiesel. Ethanol is a fuel alcohol that is produced by a fermentation process that uses yeast to convert the sugars found in plants into a combustible alcohol fuel. Ethanol can offset varying amounts of fossil fuel–generated carbon dioxide depending on the material used to produce the ethanol. For example, Brazil, located in a tropical climate, can efficiently grow sugarcane. Sugarcane is an excellent source material for ethanol because the sugars in sugarcane can be easily converted into alcohol. In the United States, corn is the primary feedstock for ethanol. It is more costly to convert corn into sugar because the sugars are bound up in long starch molecules. These carbohydrates must be broken down in order to free up the sugars to be converted into alcohol. Therefore, researchers in the United States are working hard to discover ways to lower the costs of producing corn-based ethanol.