PEATLAND RESTORATION AGENCY: A SMART WAY TO OBTAIN A QUICK WIN

The Jokowi Administration have seen that improving forest and land governance may take times. Thus, it needs an acceleration and simultaneous actions to have results in a relatively short period. In terms of fire prevention strategy, the Government of Indonesia then established Peatland Restoration Agency (Badan Restorasi Gambut/BRG) in January 2016, after the big fire incident of 2015. The Agency is tasked to rehabilitate 2 million hectares by 2019, and the current program is to carry out 2.49 million hectares restoration, which include 1.1 million ha to be performed by the Government and partners, while 1.39 million hectares by relevant private companies. This agency focuses on rehabilitating and restoring heavily degraded peatlands in fire-prone areas. Thus, this agency supports the grand strategy for peatland management developed by Directorate of Peatland Degradation Control, Directorate General for Pollutant and Environmental Degradation Control, Ministry of Environment and Forestry.

PEATLAND MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

The ultimate goal of the sustainable development goals is to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Hence, managing peatlands should also comply with the goals. However, managing peatlands to provide livelihoods for local communities as well as to conduct intensive agriculture and forestry may contradict with the protection of the environment. The options are whether peatlands should be drained or to be sustainably managed.

INTERNATIONAL COOPERATION FOR MANAGING PEATLAND

As indicated in the previous section, Indonesia does not only work by itself to mitigate problems in relation to peat management and peat fires. We also communicate and collaborate with other countries and international agencies to stop peat degradation and prevent peat fires. In the Southeast Asia Region, as the ASEAN member, Indonesia has ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Hazard Pollution (AATHP) through Law No. 26 of 2014 on AATHP Endorsement, dated 14 October 2014. AATHP aims to prevent and control cross-border smoke pollution as a result of land and/or forest fires particularly in peatlands that must be implemented through intensive national, regional and international efforts based on commitment, a spirit of partnership, and a tradition of solidarity to achieve peace, progress and prosperity among ASEAN countries.

PELUANG PRODUK PENGGANTI DAGING DAN SUSU

Sebuah perusahaan makanan setidaknya mempunyai tiga insentif untuk menanggapi risiko dan peluang pada industri makanan secara umum. Insentif pertama adalah perusahaan makanan telah rugi akibat bencana iklim, jadi kepentingan perusahaan itu sendiri bisa dilindungi dengan memperlambat perubahan iklim. Di daerah-daerah yang terlanda, bencana iklim bisa diperkirakan tidak hanya mengurangi pasar industri makanan, tetapi juga merusak prasarana dan kemampuannya untuk beroperasi. Sebagai contoh, semua resiko ini terjadi di wilayah New Orleans pada tahun 2005 karena badai Katrina, ketika perusahaan Whole Foods Market melaporkan kerugian sebesar US$16,5 juta pada tahun itu karena toko-tokonya rusak dan tutup di wilayah New Orleans, tidak ada penjualan, dan harus memperbaiki toko-toko yang rusak itu. Risiko seperti ini akan diperburuk oleh bencana iklim ekstrem di kemudian hari, yang kejadiannya dan kekuatannya diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia.

ALTERNATIVE ENERGY, SOLAR

Solar energy refers to forms of energy emitted by the sun, including light, radio waves, and x-rays. Accounting for 99.8 percent of the mass in our solar system, the sun is a self-sustaining nuclear fusion reaction by which hydrogen is converted to helium. Every second, the sun converts over 4 million metric tons of matter into solar energy. This matter is converted and released from the sun in the form of radiation waves that travel through the void of space and eventually reach earth. The radiant energy that eventually reaches the earth’s surface is estimated around 1,000 watts per sq. m. The sun is similar to a fusion reactor that emits 3,800 million, million, million, million watts of energy each second, which is 20,000 times the energy requirement of the world.

KORBAN MINYAK SAWIT YANG BERMASALAH

Pengerusakan hutan hujan, perampasan tanah rakyat dan masyarakat adat, juga emisi Gas Rumah Kaca (GRK) besarbesaran akibat pengeringan dan pembakaran lahan gambut demi diproduksinya Conflict Palm Oil (Minyak Sawit yang Bermasalah), terus menjadi sorotan utama dunia internasional dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, kondisi kerja dan kehidupan buruh perkebunan kelapa sawit hampir tidak pernah dikaji atau pun didiskusikan secara mendalam.

Karena buruh tinggal di daerah yang terisolir secara geografis dengan mobilitas sosial maupun ekonomi yang sangat terbatas, kisah mereka terkubur di dalam perkebunan kelapa sawit yang terletak di wilayah terpencil di mana mereka hidup dan bekerja. Akan tetapi, belakangan ini semakin banyak laporan dari masyarakat sipil, peneliti independen dan wartawan investigasi yang menguak tabir persoalan yang dihadapi buruh kelapa sawit. Laporan-laporan tersebut menyoroti pola pelanggaran hak-hak buruh yang berat di perkebunan kelapa sawit di berbagai belahan dunia.

JEMBATAN PANCASILA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT

SEJAK kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan di kawasan Timur Indonesia menjadi prioritas. Dengan tujuan agar pembangunan nasional dapat merata serta dapat memaksimalkan potensi daerah yang sampai saat ini belum tergali dengan maksimal.

Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia, mempunyai potensi yang luar biasa besar antara lain, komoditas unggulan seperti peternakan, perkebunan, perikanan dan industri, keindahan alam dan kekayaan diantaranya Pulau Komodo, Danau Kelimutu, Larantuka dan Lamalera, serta Pulau Alor dan Pulau Rote. 

Dalam rangka memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Provinsi NTT tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan investasi yang cukup besar. Hal tersebut karena investasi di Provinsi NTT mengandung unsur pionir (perintis atau pemula) yang memerlukan fasilitasi dalam bentuk insentif fiskal, kepastian iklim usaha yang baik serta dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur yang diupayakan untuk dapat dibangun adalah Jembatan Pancasila yang menghubungkan antara pulau Flores dengan pulau Adonara.

PERJANJIAN PARIS

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim, pada pertemuan COP-13 tahun 2007 di Bali, Indonesia, dihasilkan Bali Action Plan, yang diantaranya menyepakati pembentukan The Ad Hoc WorkingGroup on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWGLCA). AWG-LCA bertujuan mengefektifkan kerangka kerjasama jangka panjang sampai dengan tahun 2012 dan setelah tahun 2012.

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan ancaman yang signifkan bagi kehidupanmasyarakat dan pembangunan di Indonesia, yang akan berdampak pada ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, mencakup antara lain produksi dan distribusi pangan, ketersediaan air dan energi. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas adaptasi secara menyeluruh dengan membangun ketahanan ekonomi, sosial, diversifkasi mata pencaharian masyarakat yang lebih tidak sensititif terhadap perubahan iklim, perbaikan tata ruang dan manajemen ekosistem.

SAATNYA KITA BERPALING PADA ENERGI PANAS BUMI

            Banyaknya polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan solar membuat kita sudah seharusnya berpaling sumber energi yang ramah lingkungan. Bahan bakar yang ramah lingkungan sudah banyak ditemukan oleh para ahli, bahkan sudah ada beberapa negara seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia yang sumber energinya beralih pada sumber energi ramah lingkungan.